Tentang Pemilu yang Bermartabat, Beretika, dan Berkeadilan Itu

Tentang Pemilu yang Bermartabat, Beretika, dan Berkeadilan Itu

Penulis: Abi

Sejatinya, pesta demokrasi di Tanah Air setiap lima tahun sekali bisa berlangsung dalam nuansa penuh integritas, amanah, dan tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin bangsa. Dengan kata lain, agenda Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Calon Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabulaten/Kota diharapkan mampu berjalan dengan baik dan aman dengan tetap mengedepankan keadilan, nilai-nilai etika, dan keadaban.

Demikian benang merah atau titik temu dalam Webinar bertajuk, “Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat, Beretika, dan Berkeadilan” yang digelar oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat, Sabtu, 29 Rajab 1445 H/10 Februari 2024 M.

Webinar atau seminar secara online dengan menggunakan media digital (zoom) tersebut, hadir sebagai Keynote Speaker (Pembica Utama) Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulbar, Dr. Wahyun Mawardi, S.Ag., M.Pd, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PWM Sulbar, Dr. Putera Astomo, S.H., M.H., dan mantan Ketua KPU Sulbar, Rustang, S.Ag., M.Pd.I.

Berdasarkan pantauan penulis di layar kaca, hadir pula jajaran PWM Sulbar, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Barat, Hj. Sunarti, S.H., M.Kn, PDM dan PCM Se-Sulbar, PDA dan PCA Se-Sulbar, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Polman, Ir. Nursahdi Saleh, S.M., S.T., M.Si, Fungsionaris Majelis dan Lembaga se-Sulbar, dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) se-Sulbar.

Wahyun Mawardi yang mengusung tema sentral, Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat, Beretika, dan Berkeadilan banyak berbicara tentang posisi Muhammadiyah di perhelatan akbar lima tahunan itu. “Ada tiga sikap Muhammadiyah menghadapi Pemilu 2024,” ungkapnya. Pertama, mendorong demokrasi di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu dan suksesi kepemimpinan 2024 sebagai bagian dari isu strategis kebangsaan.

Muhammadiyah, lanjut Wahyun Mawardi yang juga alumnus Program Doktor UIN Alauddin Makassar itu, sebagai organisasi yang konsisten menegakkan konstitusi sesuai dengan prinsip darul ahdi wasy syahadah berusaha mengajak semua pihak agar proses demokrasi, Pemilu, dan juga suksesi 2024 dapat berjalan dan berlangsung sesuai dengan konstitusi.

Kedua, bemartabat. Bahwa proses pergantian kekuasaan harus mengedepankan moralitas dan keluhuran budi. Hal itu dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadaban tinggi dalam mencapai kekuasaan dan mencapai kemenangan. Tentu tidak seharusnya kita melakukan segala macam cara, termasuk misalnya dengan cara yang melanggar konstitusi.

Ketiga, kebebasan dalam memilih pemimpin. Pemilu adalah bagian dari urusan muamalah duniawiyah, jangan dimasukkan ke dalam akidah dan wilayah ibadah khusus. Bahwa warga persyarikatan diberikan wewenang untuk menentukan pilihan secara individual dengan mengedepankan tanggung jawab dan menentukan pilihan pemimpin yang berkualitas.

Dalam memilih pemimpin, tegas Wahyun Mawardi, ada dua metode yang digunakan, yaitu al jahr wa ta’dil untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas. Kemudian, melihat dari sisi program-program yang ditawarkan dengan menggunakan metode Muhammadiyah, yaitu membandingkan antara satu dengan lainnya.

Wahyun Mawardi lantas menutup materinya dengan mengajak warga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk menyikapi demokrasi dengan semangat dan penuh kedewasaan. “Kedewasaan ditandai dengan sikap arif dan bijaksana dalam menilai dan menentukan pilihan. Tentunya, pilihan-pilihan yang rasional dan objektif dengan menghormati perbedaan pilihan,” kunci Wahyun Mawardi yang juga Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) At-Tanwir Mamuju.

Sementara itu, Putera Astomo yang tampil sebagai pembicara kedua dalam paparannya mengangkat tema, Mewujudkan Pemilu yang Beretika dan Berkeadilan. Bagi Putera Atomo, etika itu berkaitan dengan perilaku baik dan buruk, sedangkan keadilan itu sendiri, lanjut Ketua MHH Sulbar ini, ada dua prinsip keadilan. Pertama, prinsip kesamaan antara hak dan kewajiban. Kedua, perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan ini memberikan manfaat bagi semua orang.

Dalam uraiannya, Putera Astomo juga menyinggung mengenai hak presiden dan wakil presiden dalam berkampanye dengan menggunakan perspektif keadilan. Keadilan, katanya, sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hal itu adalah perintah Allah Swt. Putera Astomo mengemukakan ǪS. Al-Maidah ayat (8), yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Putera Astomo mempertegas pandangannya bahwa keadilan itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh WNI dan para peserta pemilu tanpa perlakuan yang bersifat diskriminatif untuk memilih dan dipilih berdasarkan hati nurani, sedangkan ketidakadilan adalah adanya perlakuan diskriminasi kepada pemilih dan peserta pemilu tertentu.

Point kedua, ujar Putera Astomo, keadilan memberikan pelayanan yang adil kepada semua pemilih dan peserta pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Sementara ketidakadilan itu melakukan keberpihakan kepada peserta pemilu, termasuk pasangan capres-cawapres tertentu dalam memberikan pelayanan terkait penyelenggaraan pemilu.

Terakhir, Putera Astomo menggambarkan perbandingan antara keadilan dan ketidakadilan bahwa keadilan memberikan kesempatan kepada seluruh media massa sebagai sarana sosialisasi penyelenggaraan pemilu, termasuk mempromosikan semua pasangan capres-cawapres. Di sisi lain, tegasnya, ketidakadilan membatasi dan/atau membraidle media massa yang berpihak kepada pasangan capres-cawapres yang tidak didukung oleh penyelenggara Negara.

Secara normatif, Putera Astomo yang juga dosen Hukum Tata Negara Unsulbar ini mengemukakan Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Selanjutnya, alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universtas Diponegoro Semarang ini menguatkan argumentasinya dengan memaparkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

“Pasal 281 ayat (1) bahwa “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pasal 2gg ayat (1) bahwa “presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye,” urainya.

Senada dengan Wahyun Mawardi dan Putera Astomo, Rustang yang juga mantan Ketua KPU Sulbar Periode 2018-2023 mengupas tema, Pemilu Bermartabat: Integritas Penyelenggara.  Dalam hemat Rustang, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPD, DPR, Presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. “Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, maka harus sesuai dengan asas luber dan jurdil, martabat atau sesuai dengan nilai Pancasila, dan integritas atau jujur dalam kata dan kerja,” prolog Rustang.

Rustang yang juga mantan Ketua Panwaslu Mamuju Tengah ini lebih jauh menjelaskan, tujuan pengaturan Pemilu adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

“Komponen utama Pemilu itu adalah penyelengara, peserta, dan pemilih,” ungkapnya. Dalam konteks itu, tutur Rustang Rasud, pihak penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) harus menjaga kode etik dalam mewujudkan Pemilu yang bermartabat, profesionalitas, dan berintegritas dengan mengedepankan sifat mandiri, jujur, adil, dan akuntabel.

Webinar yang dipandu M. Tasbir Rais itu, diakhiri tanya jawab yang direspon dengan hangat dan sangat antusias dari peserta dengan menyorot berbagai permasalahan etika vitalisme berhadapan dengan etika teologis atau etika idealisme dalam rangkaian dan peristiwa berbagai kasus pelanggaran dan kecurangan Pemilu dalam pelaksanaannya di lapangan.

Para narasumber pun meresponnya dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam mempekuat argumentasi dan gagasannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.